Masyarakat Pengawal Demokrasi Laporkan Pelanggaran ke Bawaslu

KAPAN LAGI.COM


Masyarakat Pengawal Demokrasi Laporkan Pelanggaran ke Bawaslu



Kapanlagi.com - Sejumlah tokoh dari Masyarakat Pengawal Demokrasi pada Selasa (21/7) akan menemui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan sembilan indikasi pelanggaran Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2009.

"Kita besok akan serahkan data indikasi pelanggaran sekitar pukul 11.00, di kantor Bawaslu, Jakarta," kata Ray Rangkuti, salah seorang tokoh Masyarakat Pengawal Demokrasi, di Jakarta, Senin. Selain Ray, tokoh lainnya yang akan ke Bawaslu, antara lain, Yudi Latief, Chalid Muhammad, Franky Sahilatua, Dani Setiawan, Romo Benny Susetyo dan lain-lain.

[Info untuk Anda: "Semua berita KapanLagi.com bisa dibuka di ponsel. Pastikan layanan GPRS atau 3G Anda sudah aktif, lalu buka mobile internet browser Anda, masukkan alamat: m.kapanlagi.com"]

Ia mengatakan, di antara indikasi pelanggaran yang dilaporkan, yakni daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, dugaan manipulasi sumber dan jumlah pendanaan oleh tim kampanye dan kenetralan lembaga pemerintahan. "Di samping itu, yang kini sudah diusut Bawaslu, kasus kerja sama KPU dengan lembaga asing, The International Foundation for Electoral System (IFES) dalam penghitungan cepat melalui SMS, juga ikut dilaporkan," kata Ray.

Dia mengatakan, Masyarakat Pengawal Demokrasi juga ingin memberikan dukungan moral bagi Bawaslu untuk tetap melanjutkan kasus-kasus pelanggaran pilpres, tanpa terpengaruh dengan pernyataan pemerintah pascabom Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton.

"Bawaslu sebagai lembaga yang berada di garda terdepan tidak perlu kendor dalam mengusut pelanggaran-pelanggaran pilpres," katanya. Dia juga mengatakan, pihaknya sebagai elemen "civil society" juga akan terus berjuang, meski ada pernyataan presiden.

"Kami hanya ingin memberi pelajaran dalam demokrasi agar pasal-pasal dalam pemilu tidak dimainkan pihak-pihak tertentu. Harus ada sanksi tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pilpres," katanya. Dengan demikian, menurut Ray, hal ini akan berdampak baik bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. (kpl/bee)