KAHMI: Pemilu 2009 tak bisa dibanggakan

BISNIS INDONESIA


Rabu, 22/07/2009


KAHMI: Pemilu 2009 tak bisa dibanggakan


JAKARTA: Ketua Umum Pimpinan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Fuad Bawazier menilai pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tidak bisa dibanggakan karena banyak masalah.

"Bagaimana pemilu dan pilpres yang sudah berkali-kali dilaksanakan kok masih terjadi hal-hal yang seharusnya tak terjadi," katanya seusai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin.

Pimpinan Majelis Nasional KAHMI dan Presidium Majelis Nasional KAHMI bersama-sama menghadap Wapres untuk melaporkan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) bersama pada 10 Oktober 2009 di Jakarta.

Lebih lanjut Fuad menjelaskan bahwa pada 1999 dan 2004 pemilu berlangsung cukup baik. Bahkan, tuturnya, pada zaman Orde Baru, meski tidak ada demokrasi, tidak ada persoalan dengan daftar pemilih tetap (DPT).

"Zaman Soekarno pemilunya hebat. Sekarang ini pemilu dan pilpres tidak bisa dibanggakan," ujarnya.

Dengan nada tinggi Fuad menegaskan jika pemenangnya pasangan capres JK-Wiranto sekalipun pelaksanaan pemilu dan pilpres 2009 tetap buruk.

Fuad, mantan Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kini adalah salah satu ketua di DPP Partai Hanura pimpinan Wiranto. Partai ini, bersama Partai Golkar, berkoalisi mendukung duet capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto.

Kritik terhadap pelaksanaan Pemilu 2009 sebelumnya juga datang dari berbagai pihak, termasuk aktivis LSM. Mereka mengkritik Pemilu 2009 sarat dengan permasalahan, a.l. karut-marut DPT, spanduk sosialisasi pilpres yang kontroversial, hingga isu independensi komisioner KPU.

Datangi Bawaslu

Kemarin, beberapa aktivis yang mengatasnamakan Masyarakat Pengawal Demokrasi mendatangi Kantor Bawaslu untuk melaporkan sejumlah indikasi pelanggaran Pilpres 2009. Mereka a.l. musisi Franky Sahilatua, Direktur Reform Institute Yudi Latief, Direktur Lima Ray Rangkuti, Dewan Perubahan Nasional Chalid Muhammad, dan Ketua Koalisi Anti-Utang Dani Setiawan.

Kepada pers, Ray Rangkuti menuturkan langkah mereka mendatangi Bawaslu untuk melaporkan sejumlah indikasi pelanggaran pemilu, termasuk dugaan manipulasi aturan main. Mereka menyoal DPT bermasalah, dugaan manipulasi sumber dan pendanaan oleh tim kampanye capres-cawapres, serta netralitas lembaga pemerintah.

Oleh John Andhi Oktaveri
Bisnis Indonesia