Cincin Emas DPR akan Dibatalkan

REPUBLIKA

Rabu, 10 Juni 2009 pukul 01:52:00


Cincin Emas DPR akan Dibatalkan


JAKARTA — Rencana bagi-bagi cincin emas kepada ang gota DPR kemungkinan di batalkan. Ketua DPR, Agung Laksono, menilai kebiasaan pemberian cenderamata di setiap akhir masa jabatan anggota dewan itu sudah tak sesuai, apalagi di kala krisis melanda Indonesia.

‘’Kebijakan ini adalah kebiasaan lama yang tidak tepat lagi,’‘ kata Agung di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurutnya, jika ada kesepakatan bahwa kebijakan ini tak layak, bagi-bagi cincin emas itu akan di hentikan. Pihaknya akan mem bicarakan hal ini dengan Setjen DPR.

Sebanyak 550 anggota DPR periode 2004-2009 bakal mendapat cenderamata be rupa cincin emas. Dana un tuk tanda tali perpisahan itu dianggarkan Rp 1,9 miliar.

Jumlah ini koreksi dari yang sebelumnya diberitakan mencapai Rp 5 miliar. ‘’Yang Rp 3 miliar itu untuk pembuatan identitas anggota parlemen periode mendatang,’‘ ungkap Agung.

Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh, menjelas kan, kenang-kenangan berupa cincin emas itu kebijakan rutin setiap akhir masa jabatan DPR. Cincin emas itu per orangnya seberat 10 gram berkadar 24 karat, dengan anggaran total Rp 1,9 miliar.

Sedangkan untuk anggota DPR baru yang akan dilantik 1 Oktober mendatang, akan mendapat tanda perkenalan berupa lencana. Dana yang dialokasikan untuk 560 anggota DPR baru itu Rp 3 miliar.

Pengadaan cincin dan lencana emas itu, ungkap Nining, masih dalam proses tender. Iklan penawaran pengadaan barang di media telah dipasang, 4 Juni 2009.

Plafon harga total nyaris Rp 5 miliar itu sudah termasuk 10 persen pajak dan ong kos pembuatan. ‘’Itu plafon harga sementara. Harga pastinya ditentukan setelah ada pe menang tender. Tentu kami akan pilih harga paling ren dah.’‘

Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Shiddiq, tegas menolak ren cana pemberian cincin emas tersebut. Selain masalah kepantasan, pembagian cenderamata itu tak sevisi dengan ekonomi kerakyatan yang diusung selama ini.

‘’Nama DPR saat ini sudah carut-marut di mata publik, bah kan disebut sebagai lembaga terkorup,’‘ katanya. PKS akan mengusulkan ke pa da Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) untuk mengganti cincin dengan sesuatu yang lebih sederhana dan jauh lebih murah, misalnya plakat atau piagam penghargaan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Li ma), Ray Rangkuti, menilai, masyarakat kian sulit mem berikan apresiasi terhadap etika dan perilaku anggota DPR setelah kasus cincin emas ini mencuat.

‘’Banyak orang tersinggung karena de ngan citra DPR buruk ditambah ekonomi yang jatuh, mereka malah mendapatkan cincin senilai Rp 10 juta,’‘ ka tanya.

Ray mengimbau ang gota DPR menolak cincin itu. ‘’Dari pada masuk dicaci, ke luar dicaci, lebih baik pergi dengan ke san baik,’‘ katanya. nan

(-)