KPU Dianggap Tak Netral

SINAR HARAPAN

Senin, 29 Juni 2009 13:28

Spanduk Sosialisasi
KPU Dianggap Tak Netral



OLEH: NINUK CUCU SUWANTI



Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menginvestigasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal spanduk sosialisasi penandaan satu kali yang dinilai menguntungkan pasangan calon tertentu. KPU bisa dianggap tidak netral.

Demikian pandangan Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dan Direktur Cetro (Center for Electoral Reform) Hadar Gumay yang dihubungi SH secara terpisah di Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Ray, KPU sebaiknya menarik spanduk yang bertendensi memenangkan satu pasangan capres-cawapres.

“KPU harus segera menarik kembali spanduk-spanduk tersebut, sementara Bawaslu harus melakukan investigasi mulai dari tata cara si-mulasi penandaan yang dilakukan hingga format kebijakan iklan tentang tata cara mencentang,” kata Ray.

Semestinya, kata Ray, KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu bisa bersikap netral dengan tetap memegang nilai independen sebuah lembaga. Karena spanduk yang beredar tidak hanya terjadi di satu kota saja bisa bertendensi sebagai gerakan nasional yang bisa diasumsikan sengaja atau diskenariokan memenangkan satu pihak.

Dia mengatakan, ada banyak alternatif yang bisa dilakukan KPU dalam tata cara sosialisasi pencentangan di surat suara yang lebih adil dan netral, sehingga tidak ada pihak yang merasa sangat diuntungkan dan pihak yang merasa dirugikan atas sosialisasi tata cara pencentangan di spanduk.

Hadar Gumay juga meminta KPU menarik spanduk yang tersebar di berbagai kota itu. Sedangkan Bawaslu, dalam hal ini dikatakan Hadar, sebaiknya segera melakukan pemanggilan untuk mencari tahu tentang indikasi kesengajaan dalam spanduk tersebut.

“Bawaslu sebaiknya melakukan pemanggilan KPU, untuk bisa menyelidiki ini kesengajaan atau tidak. Termasuk ada rekayasa atau tidak dalam persoalan spanduk ini,” tegasnya.
Hadar menyayangkan, karena untuk kesekian kalinya sikap KPU yang tidak bisa bekerja secara profesional. KPU sebagai penyelenggara pemilu kerap melakukan kesalahan dan tidak pernah menjadikan kesalahan sebagai pelajaran untuk lebih baik dalam kinerjanya.

“Kejadian demi kejadian menunjukkan KPU bukan lembaga dengan orang-orang profesional yang mengerti tentang pemilu,” ujarnya.

Pengaruhi Legitimasi

Calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto mendesak KPU bersikap netral dalam pemilu presiden (Pilpres) 2009. Pernyataan ini terkait dengan adanya temuan DPT bermasalah di Jawa Timur, sosialisasi cara memilih serta pengurangan TPS.

“Ini sangat membahayakan bagi masa depan bangsa. Kalau ada usaha menyelewengkan dan tidak independen, hasilnya legitimasi diragukan. Jadi, pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik,” tegas Prabowo menjawab pertanyaan SH, usai makan siang di Rumah Makan Pecel Solo, Yogya, Minggu (28/6).

Untuk itu, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran tim kampanyenya baik yang berasal dari PDIP maupun Gerindra, terus mengawasi. Namun, hingga kini pihaknya belum menentukan langkah yang akan dilakukan. “Yang jelas sudah ada laporan ke KPU. Nah, ini akan kita lihat. Sekarang ini kan masyarakat bawah sudah gerah dan butuh perubahan,” tuturnya.

Prabowo juga yakin dirinya akan jadi pemenang dalam Pilpres 2009 ini. “Dukungan massa dari PDIP dan Gerindra sangat besar. Jika tidak ada kecurangan, kami yakin menang,” tegas Prabowo lagi.

Sementara itu, selain masalah pemilih yang belum terdaftar, Tim Kampanye Nasional Megawati-Prabowo sekaligus Koordinator TI, Tabulasi Suara dan Relasi KPU Arif Wibowo mengatakan, masih ditemukan banyak pemilih ganda di wilayah Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, ada 2.196.249 orang. Ia minta KPU segera memperbaiki data pemilih ganda ini.
(yuyuk sugarman/romauli)