Waspada Pemilih ‘Gaib’ Gentayangan

INILAH.COM



25/06/09 09:44


Waspada Pemilih ‘Gaib’ Gentayangan


R Ferdian Andi R


Ray Rangkuti
[inilah.com /Raya Abdullah]

INILAH.COM, Jakarta – Kekacauan DPT yang terjadi dalam pemilu legislatif sepertinya bakal terulang dalam Pemilu Presiden 2009 mendatang. Indikasi tersebut semakin menyurutkan semangat mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan transparan.

Sinyalmen tersebut muncul dari 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur yang ditemukan sekitar 2,2 juta daftar pemilih tetap (DPT) fiktif. Modusnya pun tak jauh berbeda saat berlangsungnya pemilu kepala daerah Jawa Timur pada Februari lalu.

Modus operandi DPT fiktif di Jawa Timur tersebut yaitu terdapat pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama, tetapi namanya berbeda, dan terdaftar di TPS yang berbeda.

Ada pula yang NIK dan namanya sama, tetapi terdaftar di TPS yang berbeda. Juga ditemukan NIK, nama, dan TPS-nya sama, tetapi nomor urutnya berbeda. Selain itu, ditemukan pula NIK-nya sama, tetapi nama, TPS, dan nomor urut berbeda.

Menurut Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur La Nyalla M Mattalitti yang telah melaporkan DPT fiktif tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), manipulasi DPT tersebut modusnya tak jauh berbeda dengan kecurangan saat pilkada Jawa Timur lalu.

“Modusnya tak berbeda dengan DPT fiktif saat pilkada Jatim Februari lalu,” katanya kepada INILAH.COM, Rabu (24/6) di Jakarta. Nyalla mengaku, sumber DPT fiktif tersebut didapatkan dari oknum KPU provinsi Jawa Timur yang peduli dengan proses pemilu yang jujur, adil dan transparan.

“Kami mendapatkan soft copy dari oknum KPU Provinsi Jawa Timur yang peduli dengan pemilu yang jujur, adil dan transparan,” akunya. Ia mencontohkan DPT di Kabupaten Jember dengan total 1,7 juta pemilih ditemukan sebanyak 424 ribu terindikasikan fiktif.

Nyalla berkeyakinan DPT fiktif yang ditemukan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, juga terjadi di provinsi lainnya terutama di pulau Jawa yang memiliki jumlah pemilih gemuk. “Saya punya keyakinan, DPT fiktif juga ditemui di Jawa Tengah, Jawa Barat,” tegasnya.

Kendati demikian, Nyalla mengaku kecewa dengan respons KPU dan Bawaslu yang tak serius. “Sayangnya, sampai sekarang KPU dan Bawaslu santai-santai saja menerima laporan dari kami,” keluhnya.

Merespon informasi soal DPT fiktif, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, sikap KPU yang tak ambil pusing atas laporan tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman atas makna demokrasi.

“Sikap KPU tidak terkepas dari tidak adanya punishment atas 20 juta pemilih yang tak terdaftar dalam pemilu legislatif lalu. Jadi laporan semacam itu dianggap angin lalu, toh tidak memberi dampak apapun,” katanya. Justru jika merespons laporan soal DPT fiktif, menurut Ray, KPU pusat seperti mengorbankan jajaran KPU di tingkat daerah.

Terkait ditemukannya DPT fiktif di Provinsi Jawa Timur, cukup bisa dipahami karena jarak pemilu legislatif dan pemilu presiden tak terlalu jauh. Ray menduga, bisa saja, munculnya dugaan DPT fiktif karena KPU dalam penyusunan DPT hanya menghimpun namun tidak menyisir satu persatu.

Laporan dugaan DPT fiktif seharusnya mendapat sorotan serius dari penyelenggara pemilu. Karena, DPT yang valid menjadi pintu awal menciptakan pemilu yang jujur, adil dan transparan. [E1]