Tugas KPU Tak Boleh Terbengkalai

KOMPAS


PERSIAPAN PEMILU
Tugas KPU Tak Boleh Terbengkalai


Senin, 29 Juni 2009 | 03:27 WIB



Jakarta, Kompas - Dalam waktu kurang dari 2 minggu menjelang Pemilu Presiden 2009, Komisi Pemilihan Umum tidak perlu beramai-ramai terkonsentrasi dalam acara debat antarcalon yang sudah berjalan. Masih banyak persiapan lain pemilu yang mesti dikerjakan dengan baik dan benar.

Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Sabtu (27/6), menyebutkan, KPU tidak boleh melepaskan konsentrasi pada tahapan lain pemilu presiden di luar debat.

Masih banyak tahapan lain yang mesti dicermati persiapannya agar tidak muncul masalah di kemudian hari. Misalnya, kepastian terdistribusinya surat suara sampai ke petugas di tempat pemungutan suara (TPS) dengan tepat waktu, termasuk mengantisipasi kerusakan.

Sejak dini pun mesti diumumkan soal jumlah TPS, apakah sama ataukah berubah dibandingkan dengan saat pemilu anggota legislatif lalu. Jika tidak sama, perubahan harus diumumkan berikut alasan perubahan tersebut.

Ferry menyebutkan, KPU juga mesti mengantisipasi masalah yang mungkin muncul saat hari-H pemilihan, semisal penegasan bahwa penggunaan kartu tanda penduduk hanya untuk pemilih yang namanya terdaftar pada daftar pemilih tetap. Juga penegasan mengenai sahnya pemberian tanda pilihan pada surat suara. Petugas di TPS juga terikat kewajiban untuk menempelkan hasil rekapitulasi suara di setiap TPS.

Kinerja tak meningkat

Secara terpisah, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menilai kinerja KPU belum ada peningkatan.

Ada dugaan, KPU hanya berpikir bagaimana tahapan pemilu berlangsung baik secara administratif, bukan soal demokratis dan kualitas, sehingga hasilnya bisa diterima dengan baik oleh rakyat. Tahapan pemilu dilaksanakan secara sangat minimalis sehingga kualitas terkorbankan.

Jeirry merujuki sejumlah kasus yang menggambarkan kinerja KPU yang tidak memuaskan. Misalnya saja, tahapan belum berjalan baik, tetapi para anggota KPU bisa tetap melawat diam-diam ke luar negeri.

Peraturan yang penting, seperti pedoman pelaporan dana kampanye, terlambat diterbitkan. Pengadaan dan distribusi logistik pemilu pun belum meyakinkan sehingga mungkin saja ada beberapa daerah yang tidak akan menerima surat suara tepat waktu.

Bagi Jeirry, KPU pun terkesan semakin tidak mau mendengarkan masukan, sangat tertutup, dan antikritik. Langkah KPU itu mengindikasikan bahwa tidak ada jaminan pemilu presiden akan berlangsung mulus sesuai dengan janji KPU.

Tak sesuai jadwal

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ahmad Fauzi Ray Rangkuti menyebut kinerja KPU tidak membaik ketimbang saat pemilu anggota legislatif lalu.

Misalnya, soal daftar pemilih tetap yang tetap bermasalah. Secara umum, tahapan pemilu presiden pun tidak selalu mulus sesuai jadwal. Akses masyarakat terhadap KPU dirasa makin tertutup. Penegakan peraturan juga rendah, misalnya soal pejabat badan usaha milik negara yang terlibat kampanye, kampanye terselubung, serta pembentukan dewan kehormatan terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. (DIK)