KPU Tolak Tunda Pilpres DPT Bermasalah

BANGKA POS


KPU Tolak Tunda Pilpres DPT Bermasalah


edisi: 06/Jul/2009 wib


JAKARTA, BANGKA POS--Meski dibombardir tudingan karut marutnya daftar pemilih tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum tetap bergeming melaksanakan pemilihan presiden pada 8 Juli. Masukan dari kubu Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto mengenai DPT bermasalah berjumlah 27 juta, dianggap tidak akurat dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan .
“Sampai hari ini tidak (alasan). Tidak relevan kalau mundur. Alasan pengunduran tidak jelas. Untuk pilpres, KPU punya data yang sudah ditetapkan. Tidak ada seorangpun yang bisa membuktikan berapa juta tidak terdaftar itu di mana saja,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, Minggu (5/7).

Sebelumnya Hafiz melakukan pemeriksaan ulang terhadap DPT enam provinsi di Jawa bersama KPU provinsi tersebut. Hasilnya, dari sekian data yang diserahkan ke KPU tidak ada satu pun yang mendukung wacana pemunduran jadwal pelaksanaan pemilihan presiden.

Sehari sebelumnya, Tim kampanye Megawati-Prabwo dan Tim Kampanye Jusuf Kalla-Wiranto mengaku menemukan DPT bermasalah di enam provinsi di Jawa. Jumlahnya mencapai 47 juta pemilih, di 69 kota/kabupaten.

KPU mempertanyakan asal-usul data yang disampaikan beberapa pihak terkait permasalahan DPT. “Pada waktu pilpres bukan data itu yang dipakai. KPU punya data yang sudah ditetapkan. Beliau-beliau dapat data dari mana saja,” ujar Hafiz.

KPU menyatakan siap membersihkan nama pemilih ganda jika disertai bukti akurat. “Laporan kelebihan akan kami coret. Selain itu orang tidak mungkin memilih dua kali soalnya ada tanda tinta,” ujarnya.

Terkait banyaknya warga negara yang tidak masuk DPT, Hafiz menyebut sebagai isu yang tidak mendasar. Jika ada pemilih tidak masuk DPT, sekalipun punya kartu tanda penduduk (KTP), sesuai ketentuan undang-undang tidak bisa ikut mencontreng. “KPU tidak bisa melanggar undang-undang,” tegas Hafiz.

Dari hasil pertemuan klarifikasi KPU dengan enam KPU provinsi se-pulau Jawa di kantor KPU, sebagian besar data yang disampaikan Tim JK-Wiranto dan Mega-Prabowo adalah data lama, yakni November 2008.

Krisis Politik

Sejak menerima laporan dari perwakilan kedua tim sukses pasangan capres-cawapres tersebut, KPU sudah mencurigai adanya perbedaan data. “Kami meragukan data yang digunakan betul-betul data pilpres. Hasil klarifikasi dari empat kabuapten, seluruhnya tidak sama,” tegasnya.


Kubu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono mempertanyakan wacana menunda pelaksanaan Pilpres 2009. Penundaan yang bertentangan dengan konstitusi itu bisa menimbulkan krisis politik dan akan mengancam masa depan demokrasi.

“Kepentingan menunda pilpres sukar dibedakan dengan motivasi membuat pilpres tidak terselenggara tepat waktu. Itu potensial menimbulkan krisis politik bahkan memburamkan masa depan bangsa,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Minggu.

Menyinggung isu perbaikan DPT pilpres yang dijadikan alasan, menurutnya, merupakan tugas KPU. Jajaran KPU juga sudah dan sedang terus melakukan upaya perbaikan.

Upaya yang justru sebaiknya didukung oleh semua pasangan kontestan pilpres dan tim pemenangan masing-masing.

Anas mengakui, dalam iklim demokrasi semua pihak bebas berpendapat dan berkepentingan. Tetapi ia mengingatkan ada tanggung jawab besar di balik kebebasan itu.

Anas menambahkan, kepentingan menang dalam ajang pilpres merupakan sesuatu yang wajar. Tapi tetap tiap pendapat dan kepentingan harus berdasar logika dan kejernihan berpikir.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap KPU segera menyelesaikan masalah DPT. “Ya tentu kita harapkan agar KPU segera selesaikan DPT dengan transparan. Harusnya terbuka dan bisa ditonton semua orang. Saya yakin ini bisa terselesaikan dengan baik, segera. Insya Allah sebelum hari Selasa,” ujar Kalla di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu.

Kalla yakin pilpres akan dapat berjalan lebih baik dari pemilu legilatif yang lalu.

DPT Fiktif

Direktur Masyarakat Lingkar Madani, Ray Rangkuti, saat ditemui di DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/7) meminta Pilpres 2009 harus ditunda karena masih banyak masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika tidak, negara melanggar hak asasi warga.

“Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sama saja lima tahun toh? Kalau pakai saja dua minggu saya kira sudah cukup. Tapi itu harus diselesaikan oleh KPU, Presiden, DPR, MK, MA,” ujar Ray.

Menurut dia, memundurkan pilpres merupakan efek atau konsekuensi dari kewajiban negara untuk memenuhi hak rakyat. Oleh karena itu, KPU harus membereskan DPT fiktif.

Dia mengasumsikan masih ada setidaknya 15 juta pemilih yang belum terdaftar jika memakai data dari KPU. Jika memakai data DPR, jumlah pemilih tak terdaftar ada 44 juta orang.

Sementara, menurut data Komnas HAM, 20-40 persen dari total pemilih pemilihan anggota legeslatif lalu belum terdaftar. “Kalau kita ambil moderatnya saja ada sedikitnya 30 jutaan dikurangi lima juta, jadi ada 25 juta pemilih yang belum terdaftar,” tuturnya.

Sedangkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto di Jakarta pada Minggu (5/7) melakukan pertemuan membahas persoalan Daftar DPT Pilpres 2009.

Pasangan capres-cawapres yang hadir terlebih dahulu pada pukul 21.15 WIB, yaitu Jusuf Kalla-Wiranto, kemudian disusul pasangan Megawati-Prabowo yang keduanya disambut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai tuan rumah.

Menurut Sekretaris Kampanye Megawati-Prabowo, Fadli Zon, pertemuan itu akan dihadiri Din Syamsuddin dan termasuk tim kampanye kedua pasangan capres-cawapres.

Kedua pasangan capres-cawapres tersebut sebelumnya menyerukan agar pelaksanaan Pemilu Presidan 2009 ditunda sampai persoalan DPT diselesaikan oleh KPU terkait dugaan adanya pemilih ganda.(persda network/cr1)