Menteri dan Gubernur Sibuk Kampanye Pilpres

SUARA PEMBARUAN

04 Juni 2009
Menteri dan Gubernur Sibuk Kampanye Pilpres

[JAKARTA] Afiliasi politik para menteri dan gubernur ke salah satu pasangan capres-cawapres membuat mereka sibuk berkampanye hingga 4 Juli mendatang. Tim sukses pasangan Megawati-Prabowo, SBY-Boediono, dan JK-Wiranto, memanfaatkan kader dan simpatisan parpol yang duduk di jajaran birokrasi dalam upaya memenangi Pilpres 8 Juli 2009.

Terkait hal itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat dihubungi SP di Jakarta Kamis (4/6), menilai para menteri dan pejabat daerah sangat berpengaruh dalam pemenangan capres-cawapres. Pasalnya, mereka memiliki kekuasaan dan dihormati di daerahnya, serta memegang simpul dana.

"Para pejabat daerah bisa saja menggunakan program pemerintah dalam usaha pemenangan salah satu pasangan yang telah mendukungnya dalam pilkada. Masyarakat daerah lebih melihat seberapa besar bantuan yang didapatkannya dari pemerintah setempat, ketimbang sosok, serta visi dan misi capres-cawapres," ujarnya.

Dalam kampanye, lanjutnya, para gubernur dan bupati/wali kota dapat menginstruksikan aparat desa agar dalam pemberian bantuan, disisipkan kelebihan dari salah satu capres-cawapres. Untuk itu, Ray menyarankan para pejabat daerah lebih berkonsentrasi menjalankan tugas pemerintahan dan jangan mencampuradukkan tugas pokok sebagai kepala daerah dengan usaha pemenangan kandidat tertentu.

Peneliti politik dari LIPI, Lili Romli menyatakan, dukungan dari para menteri dan kepala daerah, khususnya kepada incumbent, tetap besar. "Ibarat ada gula, ada semut, SBY masih menjadi magnet selaku incumbent," tegasnya.

Senada dengannya, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sigit Pamungkas menyatakan incumbent mengantongi nilai plus untuk mematangkan dukungan dari pejabat daerah."Semua capres-cawapres memiliki 'kaki-kaki' di daerah," tegasnya.

Menurut anggota tim sukses pasangan SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, menteri dan kepala daerah yang diusung parpol koalisi yang dimotori Demokrat pasti mendukung SBY-Boediono. "Tetapi kami menekankan agar mereka lebih mengutamakan tugas-tugasnya sebagai pejabat negara. Yang dioptimalkan adalah jaringan partai koalisi dan relawan," katanya.

Meski demikian, Juru Bicara Tim Sukses SBY-Boediono, Max Sopacua menambahkan, dukungan birokrat setingkat menteri atau gubernur tidak mampu mendongkrak perolehan suara capres-cawapres. "Dukungan sekitar 170 juta masyarakat yang tercatat dalam DPT jauh lebih berarti ketimbang dukungan birokrat," katanya kepada SP, Rabu (3/6) malam.

Senada dengannya, pengamat politik dari UI, Andrinof Chaniago menyatakan, peran pejabat di daerah tidak akan banyak memengaruhi kemenangan capres-cawapres. "Para pemilih lebih mendukung capres- cawapres berdasarkan figur dan kebijakan yang dibuat," katanya.


Penentu Kemenangan

Secara terpisah, Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Hasto Kristiyanto mengatakan, para gubernur, bupati, dan wali kota yang merupakan kader PDI-P menjadi salah satu faktor penentu kemenangan pasangan tersebut dalam pilpres mendatang.

"Kemenangan signifikan bisa diraih dari daerah-daerah yang para gubernur, bupati, dan wali kotanya dimenangkan murni oleh PDI-P maupun PDI-P dengan koalisinya," katanya.

Optimisme tersebut didasarkan pada kinerja kepala daerah yang benar-benar telah menjalankan program kerja sesuai keinginan rakyat.

Misalnya, kader PDI-P yang menjadi Bupati Bantul mampu melindungi kepentingan petani. Demikian juga dengan Bupati Sragen yang mampu memajukan sektor pertanian karena pupuk organik yang murah dan terjangkau oleh petani.

Hasto menyebutkan di seluruh Indonesia, terdapat 57 bupati/wali kota yang murni dimenangkan PDI-P dan 86 lainnya dimenangkan PDI-P dan koalisi beberapa parpol. Sedangkan untuk jabatan gubernur, enam kader PDI-P menang secara murni dan empat lainnya melalui koalisi.

"Mereka didukung karena kinerjanya yang prorakyat. Karena itu, mereka pasti berjuang memenangkan Mega-Prabowo yang membawa agenda ekonomi kerakyatan jauh lebih besar," ujarnya.

Sementara itu, anggota tim kampanye dan pemenangan JK-Wiranto, Zainal Bintang mengatakan, konsolidasi struktural dan nonstruktural yang dibangun tim kampanye melibatkan semua elemen, termasuk birokrasi yang dihuni kader Golkar dan Hanura. [LOV/C-4/J-11/R-15]