INILAH.COM
Politik
Copot 9 BUMN Tak Tutup Dana ke SBY-Boed
Mevi Linawati
INILAH.COM, Jakarta - Sekitar 9 nama pejabat BUMN yang tergabung dalam tim kampanye nasional SBY-Boediono telah dicoret. Namun pencoretan itu tidak menghapus aliran dana yang diberikan ke pasangan nomor dua tersebut.
"Walaupun ditarik orangnya tidak ada jaminan Komisaris BUMN itu stop keluarkan dana," ujar pengamat politik George Aditjondro dalam diskusi mengenai Kecurangan Pilpres 2009, di Intiland Tower, Jakarta, Rabu (15/7).
Bahkan George mengaku melihat ada pelanggaran dalam penyalahgunaan dana kampanye. Seperti penggunaan uang rakyat pada BUMN untuk berkampanye. Dijelaskan dia setidaknya setengah dana BUMN sebesar Rp 40,6 M mengalir ke Bravo Media Center.
"Tim sukses SBY memang sudah coret 9 komisaris BUMN. Tetapi itu dari daftar formal. Informasinya separuh Rp 40,6 M dari dana publik service obligation dialihkan ke BUMN. Sampai tanggal 10 Juli ada staf khusus bapilu Partai Demokrat yang juga direktur pemasaran LKBN Antara. Apa namanya kalau bukan pelanggran. Dan ini tidak hanya di Antara," bebernya.
George menyatakan, informasi tersebut didapatnya dari informasi jaringan yang kuat. Sedangkan pihak Antara sendiri juga sudah diredam suaranya agar tidak menyerukan masalah ini.
George menyarankan perlu dibentuk komite audit indpenden untuk melacak dana siluman pada kampanye. Karena dia menduga ada dana siluman yang mengalir ke tim kampanye.
Sedangkan, Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti juga menyatakan bahwa data angka kecurangan yang disampaikan kepada publik seringkali dianggap mainan belaka. "Keterlibatan BIN, Polisi, Tentara seringkali diluar dugaan. Sehingga seringkali kita tidak percaya karena kurangnya keterlibatan kita. Keterlibatan intelegen itu isu yang menghangat," katanya.
Ray mencontohkan pernyataan Menteri Pertahanan pukul 11 malam yang menyatakan perolehan SBY-Boediono sebanyak 60 persen yang kemudian sama dengan yang dikeluarkan quick qount. Padahal di Wilayah barat masih ada pencontrengan. Namun banyak yang tidak risau.
"Tapi bagi saya menggelikan. BIN juga mengawasi percetakan suara, katanya dapat restu KPU, apa dasarnya mereka terlibat? semua laporan Bawaslu di tolak polri, kecuali dugaan politik uang anak SBY," tanya Ray. [mev/jib]
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar