Pengamat: Tunda Pilpres Karena DPT Masih Bermasalah * Pengamat Pilpres akan Datangi KPU Soal DPT

SINAR INDONESIA BARU


Pengamat: Tunda Pilpres Karena DPT Masih Bermasalah * Pengamat Pilpres akan Datangi KPU Soal DPT



Posted in Berita Utama by Redaksi on Juli 6th, 2009

Jakarta (SIB)

Pengamat Kebijakan Publik, Ismed Hassan Putro meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilpres 2009 karena DPT masih bermasalah. KPU sebagai penanggung jawab dan pelaksana Pilpres sudah tidak berdaya dan kehilangan “legitimasi moralnya”.

Karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bersikap sebagai negarawan, dan dengan segera bersama-sama dengan ketua DPR Agung Laksono dan para pasangan Pilpres membahas penyelesaian masalah DPT itu, katanya di Jakarta, Minggu.

Ismed mengatakan hal itu terkait pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo sudah secara komprehensif membahas dan mencari solusi mengatasi permasalahan DPT itu.

Sebab, persoalan DPT sudah tidak mungkin hanya diatasi oleh KPU.

“Legitimasi moral KPU sudah defisit, KPU juga tidak mempunyai daya untuk mengatasi sendiri masalah DPT itu,” katanya.

Ia mengatakan, komplikasi dan implikasi dari masalah DPT itu banyak dipersoalkan masyarakat dan tim sukses Pilpres hingga spektrumnya kini menjadi demikian luas.
Ia meminta Presiden SBY dan KPU harus menjamin masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Sebagai bangsa, katanya lagi, bangsa ini harus mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah DPT, agar bisa menyelamatkan martabat demokrasi Indonesia.

“Jika akhirnya Pilpres 8 Juli 2009 harus ditunda, bangsa ini tidak harus malu karena lebih baik ditunda daripada memaksakan Pilpres tetapi legitimasi dan kredibilitasnya justru menimbulkan persoalan baru,” katanya.

Bangsa ini, katanya tentu tidak menghendaki hasil Pilpres 2009 memunculkan ‘chaos’ politik yang mengancam demokrasi di Indonesia. Karena itu, masyarakat harus bisa menjaga kepercayaan dunia Internasional bahwa proses Pilpres dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

“Pilpres harus sama terhormatnya dengan Pilpres 2004, sehingga Pilpres harus dilangsungkan secara jurdil, bermartabat dalam kedamaian dan kerukunan,” kata Ismet yang juga Ketua Masyarakat Profesional Madani itu.


PEMERHATI PILPRES AKAN DATANGI KPU

Pemerhati Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 dari elemen indepanden, akan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta untuk meminta keterangan, terkait jumlah DPT dan dugaan ketidaknetralan komisi tersebut dalam penyelenggara pemilu.

“Kami Pemerhati Pilpres 2009 akan mendatangi Kantor KPU, Senin (6/7) sekitar pukul 10.00 WIB untuk meminta keterangan mengenai DPT pilpres yang dianggap masih kacau,” kata Koordinator Pemerhati Pilpres, juga Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, jumlah DPT pilpres 2009 yang ditetapkan KPU sebanyak 176 juta orang dianggap masih belum sesuai, karena masih sekitar 25 juta masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pemerhati Pilpres 2009 dari elemen independen selain Direktur Lima Ray Rangkuti, juga didukung oleh Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman) Fadjroel Rahman.

Selain itu didukung Ketua Umum Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad, Direktur Reform Institut Yudi Latif, dan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan(KIARA) M Riza Damanik.

Menurut Ray, KPU dianggap tidak transparan masalah DPT, karena masih banyak masyarakat di Jawa Timur yang belum terdaftar sehingga mereka tidak mempunyai undangan untuk mencentang dalam pilpres nanti.

Selain itu, posisi KPU sebagai penyelenggara tidak juga dianggap netral, karena spanduk untuk sosialisasi cara pencentangan dianggap mengarah mendukung salah satu capres.

“Kami sangat prihatin dalam pelaksanaan pilpres tahun ini. Pada tahun 2004, kita dinilai dunia internasional baik dan banyak negara mencontoh demokrasi di Indonesia,” katanya.

Ketua Umum Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad menjelaskan, KPU justru menyatakan, khawatir adanya gangguan yang mempersoalkan masalah DPT. Padahal, para capres sebelumnya menyerukan agar tidak ada fitnah di antara calon. (Ant/q)