RAKYAT MERDEKA ONLINE
Agar Ada Jaminan Damai, KPU Harus Undang Peserta Duduk Bareng
Kamis, 02 Juli 2009, 11:33:54 WIB
Laporan: Aldi Gultom
Jakarta, RMOL. Kisruh daftar pemilih tetap dan keraguan akan netralitas Komisi Pemilihan Umum berdampak pada legitimasi pemerintahan 2009-2014.
“DPT dan netralitas masih jadi masalah. Masalah spanduk yang terkesan mengarahkan, jadwal kampanye yang berubah-ubah, pengurangan TPS, sangat menggangu peserta pemilu, kalau dilanjutkan secara politik ini menjadi masalah,” ujar pengamat politik, Ray Rangkuti, pada Rakyat Merdeka Online, Kamis (2/7).
Ditengah kondisi itu, penundaan pilpres dianggap Ray sebagai hal yang masuk akal. Namun jika memang penundaan tidak dapat dilakukan, perlu ada suatu kemauan politik dari para peserta Pilpres untuk menerima apapun hasil pilpres, walaupun prosesnya tidak ideal.
“Tergantung para capres, kalau menerima ini, masalah selesai. Kalau tak mau ditunda, KPU harus undang para capres-cawapres untuk memastikan mereka menerima. Agar setelah pilpres mereka tidak melakukan hal-hal yang diluar hukum,” kata mantan Ketua KIPP 2004 ini. [ald]
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar