Bila Dipaksakan Pilpres 2009 Tidak Legitimate Selasa, 30 Juni 2009 | 19:52 Jakarta- Pemilu Presiden 2009 yang akan digelar pada tanggal 8 Juli 2

MATA NEWS.COM


Bila Dipaksakan Pilpres 2009 Tidak Legitimate




Selasa, 30 Juni 2009 | 19:52


Jakarta- Pemilu Presiden 2009 yang akan digelar pada tanggal 8 Juli 2009 harus ditunda sebelum permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selesai. Bila tetap dipaksakan juga maka Pilpres 2009 tidak legitimate sehingga dapat mengundang konflik sosial.

”Lebih baik kita tunda Pilpres 2009 sambil memperbaiki DPT. Semua bisa terlibat untuk memperbaiki DPT baik dari parpol dan segala macam agar Pilpres tidak seperti Pileg kemarin,”,kata Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani dalam diskusi, Rekayasa DPT Pilpres secara sistimatik-Demokrasi Terancam, di Rumah Perubahan Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Rangkuti, modus kekisruhan yang dialami DPT Pilpres, sama dengan kekisruhan DPT Pileg hanya saja nama yang dicantumkannya dalam DPT Pilpres berbeda.

”Namanya diubah bila sebelunya bernama Agus sekarang bernama Jono dengan tanggal lahir dan alamat yang sama hanya TPSnya berbeda,” jelasnya.

Kekisruhan DPT Pilpres, sambung Rangkuti, juga menggunakan alat dan tehnologi yang canggih sehingga pihak lain sulit melakukan investigasi.

”Dari sana memang sudah didesain agar kekisruhan DPT Pilpres sulit diinvestigasi,” ungkapnya.

Menurut Rangkuti, bila permasalahn DPT tidak diselesaikan maka implikasinya dunia internasional tidak mengakui hasil pilpres dengan ukuran banyaknya jumlah pemilih yang tidak terdaftar.

”Tapi yang paling penting bukan tanggapan internasional tapi jelas praktek manipulasi ini akan mengacaukan demokrasi,” tuturnya.

Sementara itu menurut Jeirry Sumampaow Koordinator Komite Pemilih Indonesia mengatakan, berulangnya kekisruhan DPT Pileg di DPT Pilpres karena KPU tidak melakukan perubahan yang serius tentang DPT. Padahal kekisruhan DPT ini bisa membuat pemilu delegimitasi.

”Dalam DPT Pilpres tidak ada kepastian dari KPU sebagai penanggung jawab. Kekisruhan DPT awalnya dari DP4 kacau kemudian dilakukan KPU dalam membuat DPT sehingga kesalahan ada di KPU,” jelasnya.

Menurut Jeirry, kekeliruan dan kesalahan DPT semestinya tidak terjadi bila sejak awal KPU transparan dan terbuka terhadap kesalahan DPT.

”Memang KPU tidak terbuka maka terjadinya kecurangan DPT tinggi sekali,” jelasnya.

Mengenai pertambahan pemilih dalam Pilpres 2009, KPU juga tidak menjelaskan secara transparan bagaimana ada kenaikan jumlah pemilih sementara TPS dikurangi.

”Hal ini tidak dijelaskan. Jangan-jangan ada mobilisasi pemilih karena hal-hal seperti yang kita tidak tahu kenapa data ini bertambah,” tuturnya.

Jeirry menduga, permasalahan DPT karena ada pihak-pihak tertentu yang memainkan KPU sehingga DPT bermasalah.

”Problem kita sekarang pileg bermaslah pilpres juga bermasalah. Koreksi tidak mungkin, karena seminggu ke depan tidak akan bisa membuat DPT valid,” paparnya.

Menurut Jeirry, agar kecurangan dalam pilpres tidak terjadi, maka setiap parpol harus punya data DPT. Saksi di TPS juga harus mengkoreksi bersama-sama siapa yang datang dan siapa yang memilih.

”Langkah berikutnya DPR memanggil KPU untuk bicara secara terbuka dan serius dalam masalah DPT. Ini penting karena bisa membuat pilpres bermasalah kalau tidak diselesaikan,”pungkasnya.

Selain Jeirry Sumampaow, Ray Rangkuti, hadir juga sebagai pembicara, Hardi Masardi, dan Indro Tjahyono. (sep)