DPT Masih Bermasalah, Pilpres Ditunda

JAKARTA PRESS


DPT Masih Bermasalah, Pilpres Ditunda

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]


Selasa, 30/06/2009 | 20:50 WIB - Dibaca 67 Kali



Jakarta - Pemilu Presiden (Pilpres) yang akan digelar 8 Juli 2009 sebaiknya ditunda sampai daftar pemlih tetap (DPT) dibersihkan. DPT harus benar-benar bersih yang dapat diterima semua peserta pilpres dan masyarakat, baru kemudian pilpres itu bisa dilaksanakan fair.

"Tunda dulu pemilu presiden kalau DPT masih kacau. Lebih bagus ditunda dengan catatan dibersihkan dulu data pemilih ini," seru Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti pada diskusi masalah DPT di blok perubahan di Jakarta, Selasa (30/6).

Masalah DPT, menurut Ray, adalah faktua, tapi hanya sebatas isu, tanpa ada tindakan konkrit. "Kasus DPT ini jadinya hanya mainan mainan terus, tidak tidak ada upaya melakukan radikal memperbaikinya," kesal mantan Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) ini.

Ia menemukan fakta-fakta bahwa praktik manipulasi DPT terjadi dengan menggandakan nama sekaligus dengan nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamatnya pemilih. "Nama itu bisa ada dua atau lebih dalam satu TPS atau di TPS yang berbeda. Praktik manipulasi pilpres sama saja dengan pemilu legislatif dengan hanya mengganti nama. Kalau dulu nama yang ganda itu Agus, pada pilpres ini diganti jadi Jono. Sehingga otomatis nama Jono itu ditemukan lebih dari satu kali," ujarnya.

Menurut Ray, praktik mengkloning nama-nama pemilih ini dilakukan untuk kepentingan menggelembungkan suara. "Dengan jumlah pemilih yang ganda, otomatis jumlah surat suara akan banyak sisa atau tidak habis digunakan di TPS. Surat suara yang sisa itu akan dimanfaatkan untuk menggelembungkan suara calon tertentu. Ini bahaya dan mencederai demokrasi. Karena itu pilpres ditunda dulu hingga DPT bersih," tegasnya.

Senada pula, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai DPT Pilpres belum selesai alias bermasalah. Jika dalam batas waktu menjelang Pilpres DPT masih bermasalah, ia meminta Pilpres ditunda. "Kalau seandainya masalah DPT belum selesai, saya berpendapat Pilpres ditunda saja," serunya dalam jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Din, jika Pilpres tetap dipaksakan, akan mencederai demokrasi. Banyak hak warga negara yang tidak bisa tersalurkan aspirasinya. Selain itu Din menilai akan muncul konflik horizontal di tangan masyarakat yang kecewa dengan sistem pemilu yang dilakukan KPU. "Saya membayangkan konflik horizontal akan mudah terjadi seperti contohnya di Iran," jelas Din sembair menambahkan, dalam Pileg lalu sekitar 20 juta rakyat tidak tercantum dalam DPT. Sedangkan KPU saat ini baru mendaftarkan 5 juta orang dari jumlah total DPT tersebut.

Dalam kesempatan itu Din mengaku kecewa pada tim kampanye capres tertentu yang menyerukan Pilpres satu putaran. Menurutnya wacana seperti itu tidak perlu dilontarkan. Apalagi ada salah satu lembaga survei mendukung wacana tersebut. "Jangan sampai ada orang KPU yang ikut menyuarakannya. Apalagi dengan alasan dana," kata dia.

Terkait masalah DPT, Din menyarankan agar KPU segera menjemput bola. Para pemilih yang belum terdaftar harus segara didatangi dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap. "Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka buat saja aturan yang memperbolehkan dengan KTP untuk bisa memilih," paparnya. (*/jpc)