KPU Belum Serius Perbaiki DPT untuk Pilpres 2009
[JAKARTA] Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai belum serius melakukan upaya untuk memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.
"Kami belum melihat upaya luar biasa dari KPU untuk memperbaiki DPT Pilpres karena belum ada cross check untuk pemutakhiran data pemilih sesuai domisili di lapangan," kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widodo kepada SP di Jakarta, Senin (27/4).
Menurut dia, KPU seharusnya proaktif melakukan pemutakhiran data DPT Pilpres, bukan mengandalkan kesadaran masyarakat untuk melapor ke pengurus rukun tetangga (RT) atau rukun wilayah (RW) bahwa akan memilih berdasarkan domisili.
Pengecekan untuk pemutakhiran data pemilih, lanjut Bambang, dapat dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat. "Dari laporan Panwas, sampai saat ini pelibatan RT/RW untuk perbaikan DPT belum sepenuhnya berjalan," ujar Bambang.
Hal yang sama juga diutarakan tim pembela Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dwi Ria Latifa. Menurutnya, KPU jangan hanya lip service, tetapi menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki DPT Pilpres.
"Kami minta KPU jangan hanya lip service mengatakan bahwa mereka akan perbaiki, tapi hasilnya seperti pemilu legislatif," ujar Ria.
Dia mengatakan, KPU dapat memulai perbaikan DPT dengan cara mengumumkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diterima dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) secara transparan.
"KPU sebaiknya transaparan, buka data penduduk yang mereka terima dari Depdagri untuk diklarifikasi oleh masyarakat dan aparat pemerintah di RT dan RW," kata Ria.
Sementara Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, tidak ada perubahan berarti dalam perbaikan DPT Pilpres. Pasalnya, KPU masih tetap mengandalkan peran aktif masyarakat untuk memutakhirkan DPT.
"Pemutakhiran DPT itu tugasnya KPU, jadi seharusnya aparat mereka di tingkat bawah yang aktif. Kalau masih tetap harapkan peran aktif masyarakat, hasilnya tidak akan jauh beda dari DPT pemilu legislatif," ujarnya.
Dia menilai, KPPS yang berada di tingkat RT dan RW seharusnya sudah mulai melakukan penyisiran penduduk potensial pemilih sesuai domisili sebagaimana diinstruksikan KPU.
Namun hingga saat ini, lanjut Ray, KPPS belum ada yang bergerak dan koordinasi dari KPU Provinsi juga belum berjalan. "KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota masih disibukkan dengan tabulasi hasil pemilu, sehingga aparat dibawahnya belum bergerak untuk menyisir DPT," ujar Ray.
Ledakan Pemilih
Bambang mengatakan, dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Panwas Provinsi pada 24-25 April 2009, persoalan mengenai pemutakhiran DPT Pilpres menjadi fokus utama yang dibahas.
Hal itu, disebabkan Panwas menilai DPT bermasalah menjadi akar persoalan utama pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2004, sehingga patut dilakukan upaya-upaya tertentu sebagai langkah antisipasi.
"Banyak yang meprediksi akan terjadi ledakan pemilih jika petugas KPU tidak sungguh-sungguh melakukan cross check untuk mendata pemilih sesuai domisili," ujar Bambang.
Terkait dengan itu, lanjutnya, Bawaslu menginstruksikan agar Panwaslu Provinsi hingga Pengawas Pemilu Lapangan (PPS) mencermati proses pemutakhiran DPT di wilayah masing-masing.
"Kami juga membuka Posko Pengaduan Khusus untuk Perbaikan DPT di Panwas Provinsi. Jadi bagi masyarakat yang merasa belum terdata, silahkan melapor dan akan kami tindaklanjuti," kata Bambang. [J-9]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar